Mufti Anam Desak Audit BBM Usai Terima Laporan Banyak SPBU Kosong
Anggota Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam saat Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2025). Foto: Farhan/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta - Persoalan distribusi dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) kembali memicu sorotan publik. Menanggapi isu ini, Anggota Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam mendesak pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk segera melakukan audit menyeluruh terkait kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai daerah, sekaligus menyelidiki dugaan BBM oplosan yang belakangan ramai di masyarakat.
Dirinya mengungkapkan adanya laporan publik soal sulitnya memperoleh BBM dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa daerah yang mengalami isu di antaranya berada di Bali, Pasuruan, dan Probolinggo, yang mana mengalami antrean panjang bahkan kehabisan stok BBM di SPBU.
“Dalam minggu ini, rakyat kami di beberapa daerah kesulitan mendapatkan BBM. Bahkan di Bali, beberapa tempat kosong. Di dapil kami, Pasuruan dan Probolinggo juga mengalami hal sama,” beber Mufti dalam agenda Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2025).
Ia menggambarkan kondisi di Bali, yang mana motor warga tiba-tiba mogok tak lama setelah mengisi BBM di SPBU. Hal serupa, menurutnya pernah terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang notabene merupakan salah satu pusat produksi minyak nasional.
“Kami pernah tanyakan soal kualitas BBM yang buruk di Kaltim. Katanya nanti ada kompensasi, bengkel untuk memperbaiki motor-motor masyarakat tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” tuturnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut stok BBM nasional aman, sementara fakta di lapangan menunjukkan masih banyak SPBU kosong. Ia menegaskan audit harus segera dilakukan agar distribusi dan kualitas BBM terjamin.
“Artinya kalau bilang stok aman, tapi nyatanya banyak SPBU kosong, ini kan janggal. Kami harap audit segera dilakukan supaya jelas, dan rakyat tidak terus dirugikan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Mufti pun meminta agar Kementerian BUMN beserta BUMN terkait tidak tinggal diam. “Kalau benar ada oplosan seperti yang disampaikan Kejagung, ini harus diusut tuntas. Kami minta investigasi supaya rakyat dapat BBM yang mudah, murah, terjangkau, dan berkualitas,” pungkasnya. (um/aha)
